Money Politik (M.Yusuf)

IMG-20150622-00332

Menjelang pemilukada pada tanggal 9 Desember 2015 hiruk pikuk politik sudah terdengar sampai keseluruh penjuru masyarakat. Masyarakat dihadapkan pada pilihan untuk menentukan pemimpin daerahnya untuk membawa perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Fenomena yang terjadi saat ini demi mendapatkan simpati dari masyarakat banyak pasangan calon kepala daerah yang melakukan manuver politik untuk memperkenalkan diri dihadapan masyarakat. Yang riskan terjadi ditengah masyarakat adalah adanya praktik money politik yang dilakukan tim pemenangan, simpatisan kader atau pengurus paratai. Inilah yang akan kita kaji agar politik di Indonesia bersih dari bentuk-bentuk penyimpangan. Lalu apa sebenarnya money politik? Bagaimana hukumnya dalam Islam?

Dalam diskusi dengan Drs. Muchotob Hamzah, MM beliau menyampaikan bahwa money politik (politik uang) adalah sebuah pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun agar supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum yang dilakukan dengan pemberian uang atau barang untuk menarik simpati masyarakat.

Sebenarnya esensi dari penyelenggaraan pemilihan umum adalah agar masyarakat secara demokratis bisa menentukan seoarang pemimpin. Artinya pemimpin yang terpilih berangkat dari pandangan objektif masyarakat yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas seorang pemimpin, bukan dari pakasaan atau rayaun-rayuan semu yang dilakukan oleh pengurus atau simpatisan kader parpol karena suatu ambisi. Dalam Islam sendiri Nabi mengajarkan untuk tidak memberikan jabatan kepada orang yang berambisi. Karena hakikat dari kepemimpinan adalah memegang amanah. Dan amanah tidak berangkat dari ambisi tetapi berangkat dari nurani untuk mengabdi. Jadi boleh-boleh saja mencalonkan seseorang asal bukan dari ambisi tetapi niat Ibadah untuk mengabdi kepada masyarakat. Seoarang pemimpin harus mempunyai kriteria jujur, amanah, transparan dan cerdas. Dan ketika bertemu dengan money politik maka semua kriteria itu hilang karena orientasinya adalah uang. Dampaknya adalah semakin tinggi tingakat praktik money politik maka tingkat korupsi juga akan naik. Selain itu praktik money politik juga akan menghilangkan esensi demokrasi sehingga yang ada hanyalah demokrasi 5 menit yang berujung pada kejahatan yang masif karena kolusi dengan rakyat sendiri.

Nabi bersabda dalam kitab Mukhtarul Ahadisi Nabawiyah bab Tsa bahwa ada tiga kelompok manusia yang tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat yang salah satunya adalah ketika memilih pemimpin karena materi atau imbalan. Maka sebagai umat Islam sudah seharusnya kita menjahui setiap bentuk penyimpangan yang dalam hal ini adalah money politik dalam proses menentukan seorang pemimpin. Karena jelas ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

Selain bertentangan dengan agama money politik juga bertentangan dengan hukum di Indonesia yaitu pasal 73 ayat 3 undang-undang No.3 tahun 1999 yang berbunyi: Barang siapa pada waktu diselenggarakanya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama 3 tahun. Pidana itu juga dikenakan pada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Sedangakan merujuk pada keputusan komisi Bahtsul Masail PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Paliaman, Cirebon- Jawa Barat 1433 H/2012 M bahwa:

  1. Pemberian kepada calon pemilih dengan alasan transport, ongkos kerja, kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak sah dan termasuk kategori risywah (suap)

  2. Pemberian zakat atau shadaqah yang dimaksudkan semata-mata agar penerima memilih calon tertentuadalah tidak sah dan termasuk risywah (suap). Jika pemberian zakat atau shadaqah itu dimaksudkan untuk membayar zakat atau memberi shadaqah dan sekaligus dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, maka zakat atau shadaqah itu sah, tetapi pahalanya tidak sempurna dan sesuai perbandingan antara dua maksud tersebut.

  3. Menerima pemberian yang dimaksudkan untuk risywah (suap) oleh pemberi, tetapi tidak dinyatakan secara lisan agar penerima memilih calon tertentu, hukumnya haram bila penerima mengetahui maksud pemebrian itu untuk risywah. Adapun bila penerima tidak mengetahuinya, maka hukumnya mubah. Tetapi bila pada suatu saat mengetahui maka penerima wajib mengembalikanya.

  4. Apabila penerima risywah (suap) memilih calon sesuai maksud diberikanya risywah (suap) karena risywah (suap), maka hukumnya haram sebagaimana ia haram menerima risywah (suap). Tetapi jika memilihnya semata-mata karena ia merupakan calon yang memenuhi syarat untuk dipilih, maka hukum memilihnya mubah (boleh). Bahkan wajib memilihnya bila ia merupakan calon satu-satunya yang terbaik dan terpenuhi syarat. Sedangkan menerima risywah (suap) tetap haram.

Jadi dengan penjelasan-penjelasan di atas menjadi kewajiban kita bersama menentukan arah demokrasi yang sehat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria yaitu, jujur, amanah, transparan dan cerdas. Bukan berdasarkan pada pemberian atau janji-janji karena itu merupakan bentuk penyimpangan/penipuan politik.

Biodata Penulis

Nama

:

Muhammad Yusuf

Alamat

:

Wonojoyo, Bomerto, Wonosobo

Pekerjaan

:

Mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik

Universitas Sains Al Quran Jawa Tengah di Wonosobo

Tempat tanggal lahir

:

Wonosobo, 1 November 1991

Pengalaman organisasi

:

Ketua Umum PC PMII Wonosobo

Kemendagri BEM UNSIQ 2014-2015

Sekretaris majalah kampus Sauthul Quran

Pimpinan Redaksi Majlah Plano